Kentang Simalungun Diekspor ke Singapura

RAYA-Dinas Pertanian Pemkab Simalungun berencana melakukan ekspor kentang, kubis atau kol terong secara besar-besaran ke Singapura mulai Juni 2012 nanti.

Dinas Pertanain telah melakukan beberapa negosiasi dengan AESBI (Asosiasi Ekspor Sayur Buah Indonesia). Kepala Dinas Pertanian Amran Sinaga di sela-sela Musrenbang 2013 di Kantor PKK Pamatang Raya, Rabu (21/3), menyebutkan, selama tahun 2012, pihaknya telah tiga kali melakukan negoisasi dengan Ketua AESBI Komar Wibowo terkait rencana ekspor besar-besaran ketiga komoditas pertanian ini.

Negoisasi pertama dan kedua dilakukan di Bandung pada Januari lalu dan negoisasi ketiga di Brastagi pada Februari lalu. Hasil negosiasi, AESBI sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Pemkab Simalungun. AESBI kemudian menunjuk PT Alamanda Bandung sebagai pihak yang akan mengurus masalah ini. “Kita berharap dalam waktu dekat sudah bisa ditandatangi MoU (kesepakatan) dengan PT Alamanda. Sehingga nanti pada Juni, eskpor besar-besaran tiga komoditi ini sudah bisa kita lakukan ke Singapura,” ungkap Amran.  Follow @Berita_Sumut

Dikatakan, sebagai syarat melaksanakan ekspor ini, berbagai hal akan dibenahi terhadap tiga komoditi ini. Yang utama, pembenahan packing atau kemasan. Tiga komoditi akan dikemas dalam bentuk modern sehingga tidak gampang rusak. “Packing house atau rumah kemasan akan kita bangun di Saribu Dolok. Begitu juga screen house atau tempat pembenihan akan kita bangun di tempat itu juga. Untuk komoditas kentang, jenis G nol (G0) yang akan kita kembangkan di Simalungun. Kentang G0 ini identik dengan kentang berukuran kecil,” ujarnya lagi. 

Begitu juga dengan kubis, sesuai permintaan dari AESBI, kubis yang akan dikirimkan nantinya berupa kubis berukuran tertentu. “Mempersiapkan rencana ekspor ini, kita butuh dua staf yang bisa memberikan penyuluhan kepada petani di Saribu Dolok untuk bisa memahami apa yang dinginkan AESBI. Dua penyuluh ini akan memberikan pemahaman kepada petani. Namun sebelumnya mereka akan menjalani training di Bandung,” jelasnya. 

Sementara jenis terong yang diinginkan AESBI berupa terong hijau berukuran sedang. “Kita berupaya meningkatkan kesejehteraan para petani di Simalungun. Kita juga sudah sepakati harga dengan PT Alamanda. Harga beli kepada petani untuk tiga komoditi ini yaitu kentang Rp3.500 per kg, kubis Rp1.000 per kg dan terong Rp2.500 per kg,” jelasnya.

Menurut Amran, eskpor ke Singapura ini bukanlah yang pertama kali mereka kerjakan. Hanya saja, tahun lalu, ekspor kentang saja yang dilakukan ke Singapura dan jumlah ekspornya saat itu terbatas. “Tahun lalu, ekspor kentang kita ke Singapura sekitar 100 ton saja. Untuk terong dan kubis belum kita lakukan. Kita akan melakukan ekspor besar-besaran tahun ini, untuk jumlah sekali eskpor akan kita tetapkan pada saat MoU dengan PT Alamanda,” tambahnya.(ral)

sumber : metrosiantar

14.54 | 0 komentar | Read More

Aset Kebun Percontohan USU di Salapian Terlantar

Sejumlah aset yang dimiliki kebun percontohan USU Tambunan A di Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat terlantar dan terkesan tidak terawat.

Padahal, aset berbagai laboratorium dan pusat pengelolaan berbagai hasil perkebunan yang terbesar di Sumut itu, bila dirawat dan diberdayakan dengan baik, dapat menjadi tempat penelitian dan pengembangan tanaman pangan dan holtikultura di Sumatera Utara.

Sejumlah aset yang ada meliputi lahan perkebunan kelapa sawit produktif, pusat laboratorium pengembangan hasil tanam, laboratorium genetika tanaman, laboratorium pengembangan bibit tanaman, pusat pengolahan kompos, pabrik mini pengolahan kelapa sawit, karet dan kakao serta berbagai fasilitas pendukung lainya seperti perumahan karyawan, mess bagi pelajar dan dosen praktik, pusat kesehatan masyarakat dan sarana ibadah serta air bersih.

Follow @Berita_Sumut Namun, saat ini hanya sebagian kecil dari aset yang ada itu dapat difungsikan, seperti perumahan karyawan, laboratorium dan mess bagi pelajar dan dosen praktik serta perkebunan sawit. 

Hampir sebagian besar dari aset itu, kondisinya sudah tidak terawat lagi. Bahkan terkesan menjadi gedung dan aset rongsokan yang tidak bernilai guna. 

Proyek Kebun Percontohan USU mulai dikembangkan Universitas Sumatera Utara pada tahun 1983 melalui proyek peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) yang dipimpin Dr Darwin Dalimunte.

Pembangunan kebun percontohan USU ini, didanai dari ADB Loan dengan proyek No 552 INO tanggal 2 Oktober 1981.Proyek pembangunan peningkatan mutu perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara itu, selesai dikerjakan tahun 1989. Proyek mega raksasa untuk pengembangan universitas di pulau Sumatera itu, menghabiskan dana berkisar US$ 6.873.905 atau setara dengan Rp61 miliar berdasarkan kurs dollar saat itu.

Akui KurangTerawat

Rektor USU Prof DR dr H Syahril Pasaribu DTM & H MSc SP (Ak) saat mintai keterangan terkait keberadaan Kebun Percobaan USU di Tambunan A usai melakukan penandatanganan MOU dengan Pemkab Langkat, Rabu (21/3) mengakui, kurang terawat dengan baiknya berbagai fasilitas yang dimiliki kebun percontohan USU.

Rektor yang saat itu didampingi Purek IV USU Prof DR Ningrum Sirait, SH dan Purek V Ir Yusuf Husni, enggan lebih lanjut menjelaskan penyebab tidak dimanfaatkanya dengan baik berbagai fasilitas itu.

Dia hanya berharap Pemkab Langkat dapat menjadi salah satu mitra bagi USU dalam pemanfaatan kebun percobaan USU untuk kepentingan masyarakat Langkat.

Manager Kebun Percoban USU Ir Edi Aswari MM mengatakan, kebun percobaan USU saat ini telah menghasilkan kebun kelapa sawit produktif. Hasil kebun itu dapat digunakan untuk pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa serta membiayai peningkatan mutu dosen dan mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

sumber : analisadaily

14.50 | 0 komentar | Read More

Dua Situs Bersejarah di Asahan Hilang

KISARAN – Dua patung bersejarah berusia lebih dari 300 tahun dinyatakan hilang dari situs bersejarah di dua kecamatan di Kabupaten Asahan. Diduga kedua patung itu dicuri pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Budayawan Asahan sekaligus praktisi hukum Zasnis Sulung meminta kepolisian mengusut kasus ini agar kedua benda bersejarah tersebut bisa segera ditemukan kembali.“Patung ini memiliki arti penting dalam sejarah Asahan karena merupakan patung raja-raja yang pernah berkuasa di Tanah Asahan,” ujarnya,kemarin. Dia tidak mengetahui persis sejak kapan patung tersebut hilang karena belum ada saksisaksi kunci yang mengetahui pasti tentang hilangnya kedua patung ini.Namun, pihak ahli waris baru baru mengetahui Februari lalu.

“Kami baru menerima informasi dan telah membuktikan bahwa kedua patung itu memang sudah tidak ada lagi di dua lokasi situs bersejarah,”tukasnya. Dua patung bersejarah ini adalah patung raja Raja Daurung Purbaringin, raja dari kerajaan Buttu Pane, yang terletak di Desa Ambalutu atau dalam catatan sejarah bernama Desa Padang Makkirei,Kecamatan Buntu Pane.Satu lagi patung Raja Rajipu Nahombang, di Kampung Perhutaan Gana-gana, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Asahan.

Kedua patung bersejarah yang telah berusia ratusan tahun tersebut dicuri dari situsnya masing-masing, yakni dari makam kedua raja tersebut.Patung Raja Daurung dan Raja Nahombang secara fisik merupakan patung batu yang dibuat sekitar 1800, yang berbentuk wajah kedua raja hingga separuh badan. Selama ini terletak di atas kedua makam yang terus dirawat oleh ahli warisnya. Zasnis mencurigai hilangnya dua patung bersejarah ini dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Mengingat usia patung yang sudah ratusan tahun, tentu harga jualnya sangat tinggi.

“Sebenarnya,kasus ini sudah dilaporkan ahli warisnya Polsek Buntu Pane dan Polsek Bandar Pulau,”ujar Zasnis. Kepala Satuan Reksrim Kepolisian Resor (Polres) Asahan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fahrizal mengaku belum mengetahui tentang hilangnya kedua benda bersejarah tersebut. “Saya belum tahu tentang kasus ini,karena saya belum lihat apakah sudah ada laporannya atau belum,”ujarnya. Dia berjanji akan segera mengecek kasus ini untuk segera memerintahkan jajarannya mengusut hingga tuntas kasus pencurian dua benda bersejarah itu.

Hadiah Sisingamangaraja XII Ditaklukkan Sultan Aceh

Berdasarkan literatur sejarah yang berhasil digali dari berbagi sumber,Raja Daurung Parbaringin Sitorus Pane diduga memiliki hubungan baik dengan Raja Sisingamangaraja XII.

Dalam catatan sejarah,raja di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Buntu Pane di Asahan tersebut dihadiahi jubah oleh Raja Sisingamangaraja XII, saat didaulat sebagai raja dinasti ke VI Kerajaan Buttu,Kerajaan yang didirikan oleh Raja Butu Matabun pada 1544. Sedangkan Raja Nahombang merupakan salah satu raja yang dikenal dalam sejarah Asahan dalam sejarah diberbagi literatur tertulis, merupakanraja yangberhasil ditaklukkan Kesultanan Aceh saat dipimpin Sultan Alauddin Riatsyah Al Qahhar.

Kerajaan ini diperangi Sultan Aceh karena menyembunyikan Raja Simargolang, salah satu raja yang berkuasa di Tanah Asahan. Raja Simargolang dicari karena mengusir putera Sultan Alaudin Riatsyah dari hasil perkawinannya dengan Putri Ungu, yakni Sultan Asahan I,Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah dari istananya. edy gunawan hasby

14.30 | 0 komentar | Read More

Geng Motor Medan Kembali Berulah

MEDAN – Geng motor kembali berulah. Kali ini, mereka sengaja merusak atribut salah satu partai berupa spanduk, umbul-umbul dan bendera.

Pengerusakan tersebut terjadi Minggu (25/3) sekitar pukul 02.00 WIB.Aksi geng motor ini sempat menghebohkan warga sekitar Jalan Brigjend Katamso, Medan, persisnya di daerah Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.

Puluhan pengendara sepeda motor itu melintas di Jalan Brigjen Katamso sembari membawa bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Aksi ini sontak menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena kehadiran mereka menimbulkan suara bising. Apalagi mereka melempar rumah-rumah warga di sekitar Kampung Baru. KetuaDewanPengurus Cabang (DPC) PKS Kota Medan MaimunAri Sinambela mengaku sudah melaporkan aksi geng motor tersebut ke Mapolsek Medan Kota.

”Informasi yang kamiperoleh dini hari tadi,pengerusakan( atribut partai)tersebut juga terjadi si sepanjang jalan di sekitarTiara Convention Hall. Tapi saat itu polisi langsung sudah melakukan pengejaran hingga ke Jalan BrigjenKatamso,” tuturnya. Menurut dia, aksi geng motor tersebut telah mencoreng imejPKS yang akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Kota Medan mulai hari ini. Sebab, masyarak bisa saja beranggapan geng motor itu kader atau partisipan PKS karena mereka membawa bendera PKS.

Padahal bendera PKS tersebut adalah atribut partai yang diambil puluhan geng motor.Karena itu,dia berharap pihak kepolisian segera menuntaskan masalah ini sehingga masyarakat mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan Salman Al Farisi juga mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut. Jika hal ini tidak dituntaskan, akan ada anggapan yang buruk terhadap PKS akibat ulah para geng motor. Secara terpisah,Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Medan Kota Kompol Sandy Sinurat mengaku belum menerima laporan dari anggotanya seputar pengerusakan atribut PKS yang terjadi di Jalan Brigjen Katamso.

Diamuk Massa

Sementara itu, dua sepeda motor yang diduga milik anggota geng motor dibakar warga. Beruntung, pemilik dua sepeda motor Suzuki Smash SP BK 3615 AAR dan Suzuki Spin BK 6370 ACC itu selamat. Namun,akibat amukan warga itu, salah seorang yang diduga geng motor tersebut terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pringadi, Medan. Menurut informasi,pengendara sepeda motor diketahui warga Pancur Batu.Saat itu kedua pengendara sepeda motor tengah melintas di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Medan Kota.

Nahas, warga sekitar yang sudah berang dengan aksi anarkis anggota gang motor langsung menghadang.Tanpa basa-basi, sepeda motor keduanya dibakar. Takut turut diamuk massa, kedua pengendara sepeda motor berusaha kabur.Tapi sial,salah satu pria yang dibonceng sepeda motor Suzuki Smash SP tertangkap dan menjadi bulanbulanan warga. Beruntung, polisi cepat datang kelokasi tersebut dan menyelamatkannya, kemudian melarikannya ke rumah sakit. dody ferdiansyah 

sumber-seputar-indonesia

14.27 | 0 komentar | Read More

Medan Seperti Sudah Mau Perang

Sebanyak 3.177 prajurit dari TNI dan Polri melakukan apel kesiapan pasukan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum tentang kenaikan harga BBM di lapangan Mako Brimobda Sumut Jalan Wahid Hasyim Medan, kemarin. 

MEDAN– Suasana Kota Medan kemarin, seperti mau perang. Aparat Polri dan TNI berjaga-jaga di objek-objek vital dan memasang kawat duri kantor-kantor pemerintahan. Kendaraan taktis (rantis) dan mobil water canon juga dikerahkan.

Aparat Polri dan TNI tampaknya supersiaga agar tidak kecolongan dalam mengamankan aksi unjuk rasa puluhan ribu massa penentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan berlangsung di Medan hari ini. Berdasarkan pantauan di lapangan kemarin,polisi dan tentara sudah siap siaga di beberapa titik yang akan dijadikan tempat berunjuk rasa. Mulai dari Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, Gedung DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Bandara Polonia dan lainnya.

Bahkan, Kantor Gubernur Sumut, dan Bandara Polonia Medan sudah dipasang kawat berduri yang membentang sebagian ruas jalan.Di Kantor gubernur terlihat delapan aparat TNI berpakaian lengkap berjaga- jaga. Di pintu gerbang Gedung DPRD Sumut ditempatkan mobil khusus pengangkut gulungan kawat berduri dan terlihat aparat TNI berjaga-jaga. Adapun di pintu gerbang Bandara Polonia terdapat rantis dan aparat Brigade Mobil (Brimob) berjaga-jaga yang siap menghalau bila pengunjuk rasa datang.

Petugas juga memasang kawat duri di depan pintu gerbang bandara internasional ini. Penjagaan ketat juga dilakukan di Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis.Kemarin tampak susunan pelindung/tameng milik Polisi Anti Huru Hara (PHH) berjejer di halaman kantor itu. Situasi ini,menurut Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejatera Indonesia (KSBSI) Sumut Edward Pakpahan,seperti mau berperang.Padahal, yang akan dilakukan para mahasiswa, buruh, petani, nelayan dan elemen lainnya adalah masalah sosial, yakni menolak rencana kenaikan harga BBM.

“Saya kira ini tidak perlu dilakukan pemerintahlah menurunkan sekian batalyon untuk mengamankan aksi unjuk rasa nanti. Masalah ini saya pikir masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian. Tidak perlu melibatkan TNI. Masalah kondusivitas merupakan tanggung jawab dari kapolda,kecuali kapolda tidak sanggup lagi mengatasi kemungkinan yang tidak kita inginkan, seperti pecahnya anarkistis,”ujarnya.

Dia melanjutkan,“Sekali lagi saya tekankan, situasi di Kota Medan bukanlah situasi dalam keadaan berperang. Pemerintah tidak perlu melibatkan TNI dalam aksi unjuk rasa, ini merupakan masalah sosial yang berdampak luas bagi lapisan masyarakat miskin,” pungkasnya. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, kemarin digelar Apel Kesiapan Pasukan PengamananAksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil Daerah (Brimobda) Sumut Jalan Wahid Hasyim yang juga dihadiri unsur muspida.

Usai apel,Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wisjnu Amat Sastro meminta masyarakat berunjuk rasa dengan tertib,sebab ini menyangkut kepentingan orang banyak. Apalagi, kehidupan masyarakat di Medan sudah sangat baik dan kondusif. “Seluruh personel Polri,TNI, termasuk pemerintah siap memberi pelayanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa,”ujarnya. Pelayanan,kata dia, dilakukan karena massa bukan musuh melainkan ingin menyampaikan aspirasi.Karena itu,petugas tidak perlu melakukan langkah represif.

Meski demikian, jika terjadi hal-hal mengarah anarkistis atau kontijensi, sepertipembakarangedung, maka petugas keamanan juga diberi kewenangan bertindak tegas. “Sebenarnya tidak banyak masyarakat yang ingin berbuat onar,melainkan hanya satu dua pihak. Pengamanan pengunjukrasa akan dilakukan secara baik. Lebih bagus kita mandi keringat dibanding mandi darah. Sebab, jika terlambat mengambil langkah antisipasi dan satu obyek menjadi sasaran tindak anarkistis, risiko yang dihadapi semakin besar,” paparnya.

Wisjnu menegaskan, dia akan membiarkan massa membakar ban karena semua aktivitas pengunjuk rasa dan petugasnya direkam. Kalaupun harus melakukan penembakan, hanya bersifat melumpuhkan, misalnya dari pinggang ke bawah, bukan malah mematikan. Kepada komandan pasukan masing-masing, Kapolda meminta mengendalikan anggota dan hanya membawa peluru hampa dan karet. Untuk peluru tajam, hanya digunakan dalam keadaan kontijensi.

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya dan hindari kontraproduktif. Lakukan tugas sesuai prosedur, tidak arogan dan jangan sampai terpancing emosi, apalagi bertindak sebagai pemicu,” pintanya. Mantan Staf Ahli Kapolri ini mengungkapkan, dia sudah minta bantuan kepada TNI.Semua anggota TNI yang di-BKOkan (bawah kendali operasi) di Polda Sumut berada di bawah tanggungjawab kapolda. “Semua tindakan petugas saya yang tanggung jawab.Tidak ada yang boleh membawa peluru tajam. Kalaupun chaos, tembakan hanya untuk melumpuhkan.

Saya berharap kita, orang Medan,bisa menyampaikan aspirasi secara cerdas sehingga substansi tuntutan akan tercapai. Saya ingatkan, ada upaya menciptakan martir, jadi tolong diwaspadai. Ini sudah kami antisipasi. Jika langkah tegas diambil di lapangan, akan dilakukan dengan terukur dan bisa saya pertanggungjawabkan,” tandasnya. Sementara itu,kemarin,Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumut mengumpulkan sejumlah aktivis dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi dan organisasi ekstra yang tergabung dalam Kelompok Cipayung di rumah dinas Gubernur Sumut,kemarin.

Hadir dalam pertemuan itu Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu AS, Kasdam I BB Brigjen TNI I Gede Sumarta, Pangkosek Hanudnas III Medan Kolonel Pnb Yuyu Sutisna, Wakil Ketua DPRD Sumut Muhammad Afan, Ketua DPRD Medan Amiruddin, dan Sekdako Medan Syaiful Bahri. Sementara dari kalangan mahasiswa tampak hadir perwakilan HMI Cabang Medan,GMNI Cabang Medan,PMII Sumut,BEM Univa, Sema Unimed, BEM Universitas Panca Budi. Sementara dari IAIN, dan USU tidak terlihat.

Gatot mengatakan, FKPD Sumut meminta jika saatnya ada unjuk rasa yang harus dilakukan, sebaiknya dikemas dengan santun, damai dan etika ketimuran. “Kita ingin ekspresi unjuk rasa dibuat dengan aspiratif, elegan sehingga pesan itu sampai,”ujarnya. Dia menyebutkan,pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pihaknya tidak pada tempat untuk bertentangan dengan kebijakan pemerintah tersebut.Para kepala daerah,sudah dikumpulkan di Jakarta untuk memberikan masukan dan pemahaman soal rencanan kenaikan BBM itu.

“Kami menyadari mahasiswa adalah bagian strategis yang kami yakin memiliki pendapat lain dari pemerintah. Makanya,kalau ada aspirasi disampaikan kami akan bersifat sebagai fasilitator, dan meneruskan ke pemerintah pusat. Pertemuan ini bukan upaya untuk menumpulkan pergerakan mahasiswa.Tapi,kami ingin aspirasi itu disampaikan dengan cara yang tepat,”tukasnya. Dalam pertemuan itu, seluruh elemen mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan masukannya.

Sudah tentu semuanya menyatakan menolak kenaikan BBM karena menyengsarakan rakyat. Mereka juga meminta aparat tidak bertindak represif saat menghadapi pengunjuk rasa. Hasan Basri Simanjuntak dari PMII Sumut menyatakan pertemuan ini merupakan bentuk kegalauan FKPD.“Saya yakin Plt Gubsu galau menghadapi kenaikan BBM ini.Kenapa baru kali ini ada pertemuan dengan elemen masyarakat,” ungkapnya. Ketua GMNI Medan Sadrak Pasaribu dan Ketua HMI Cabang Medan Hendra kompak memberikan apresiasi atas undangan pertemuan yang digagas FKPD Sumut ini. Namun menurut mereka,tetap saja, tidak akan ada yang berubah.

“Kami tetap pada sikap menolak kenaikan BBM. Kami tetap akan turun ke jalan besok (hari ini),”kata Sadrak. Untuk diketahui, hari ini ribuan buruh dan pekerja dari seluruh Sumut akan turun ke jalan bergabung dengan ribuan mahasiswa untuk mengurungkan upaya pemerintah menaikkan harga BBM. Gabungan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Perjuangan Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Republik Indonesia (SBRI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI),Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sejati akan berkumpul di Lapangan Benteng Medan untuk selanjutnya menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Buruh juga akan melakukan sweeping ke perusahaanperusahaan yang tetap beroperasi terutama berlokasi di jalan lintas. Hal ini dilakukan agar seluruh buruh turut mendukung aksi ini dengan ikut turun ke jalan. HumasKomite AksiPekerja/- Buruh Sumatera Utara (KA PBSU) Herry yang juga aktivis 1998 mengatakan, seluruh buruh akan turun ke jalan menolak kenaikan BBM karena akan berdampak negatif ke seluruh rakyat, terutama buruh.Kenaikan minyak membuat biaya ongkos produksi industri naik.

Kalau sudah begitu, buruh akan terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Diperkirakan dia akan ada 10.000 buruh yang akan turun ke jalan mulai hari ini sampai Jumat (30/3) mendatang.Mereka dibagi pada tiga zona, yaitu Tanjung Morawa, Medan dan Belawan. Di tempat terpisah,Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adyaksa mengharapkan aksi buruh berjalan dengan baik dan tertib agar situasi aman di daerah ini tetap terjaga.

”Kami tetap mendukung aksi buruh tapi penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan jalurnya,”katanya. Pentingnya menjaga keamanan, kata dia,agar investor tidak membatalkan kedatangannya ke daerah ini.Investasi di Sumut akan terganggu jika buruh anarkistis. ”Kita tahu kenaikan BBM akan memberatkan, tapi harus diingat bagaimana selanjutnya,jangan sampai membuat investasi menurun hanya karena tindakan anarkistis,”ujarnya. Ketika ditanyakan apakah perusahaan akan tetap beroperasi, Laksamana menyatakan seluruh perusahaan akan beroperasi seperti biasa. ”Tidak ada perusahaan yang libur tentunya dengan dukungan buruh,” pungkasnya.

DPR Kritisi Pelibatan TNI

DPR mengkritisi kebijakan pemerintah dan kepolisian yang melibatkan TNI dalam pengamanan unjukrasa menolak kenaikan harga BBM. Komisi III DPR menilai pemerintah tidak bijaksana dan terkesan secara psikologis justru menakut-nakuti masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo memaparkan, pengerahan TNI dalam mengamankan unjukrasa bukan solusi.

Menurut politikus Partai Golkar ini, dengan menurunkan pasukan TNI ke jalan, pemerintah sama sekali tidak menjawab atau merespons aspirasi rakyat.Pemerintah seharusnya menempuh cara-cara berkomunikasi dan berdialog dengan semua elemen masyarakat, terutama untuk menjelaskan alasan-alasan strategis yang melatarbelakangi rencana kenaikan harga BBM. Bambang mengakui,pengerahan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM tidak melanggar aturan. Namun, menurutnya, persoalannya bukan sekadar melanggar aturan perundang-undangan atau tidak.

“Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi. Menakut-nakuti publik jelas tidak arif,”paparnya. dody ferdiansyah, fakhrur rozi, jelia amelida  

sumber-seputar-indonesia

14.24 | 0 komentar | Read More

Ikut Berdemo , Bupati Tapanuli Utara Pecat Lagi Guru SMP

TAPUT- Bupati Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing kembali beraksi dengan memecat seorang guru setelah memecat empat PNS lainnya di daerah itu.

Kali ini, bupati disapa Toluto memecat Drs Alpha Simanjuntak MPd yang pernah menjadi Calon Wakil Bupati Taput periode 2009-2014 berpasangan dengan Drs Edward Sihombing MM. Alpha Simanjuntak dipecat sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli Utara No 862/16/BKD/II/2012, Tanggal 15 Maret 2012, tentang penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dasar pemecatan dalam SK disebutkan, Alpha telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Alpa sendiri terakhir berpangkat Pembina VI/a dan bekerja sebagai guru di SMP Negeri I Simangumban, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. 

Saat dihubungi , Jumat (23/3) melalui ponselnya, Alpha membenarkan dirinya menerima SK pemecatan itu. Ia mengaku kesal dan marah. Menurutnya, Pasal 4 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dijatuhkan terhadap dirinya dalam SK pemecatan tersebut tidak memiliki dasar pembuktian hukum. ”Saya tidak mengerti apa hubungan pasal penjatuhan hukuman disiplin ini dengan tuduhan perbuatan yang saya lakukan,” ujarnya. Menurutnya, pengertian bunyi pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 itu merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. ”Saya tidak habis pikir dan merasa sangat aneh, mengapa Bupati memiliki penalaran hukum yang sangat dangkal? Anggaran apa yang saya korupsi dengan status sebagai guru dan berapa nilai nominal yang saya korupsi yang telah merugikan Negara. 

Seharusnya itu kan berdasarkan pembuktian hukum dulu,” paparnya. Ia mengakui, tanggal 25 Juli 2011, dia bersama PNS lainnya bergabung dengan elemen mahasiswa dan LSM, menyampaikan aspirasi damai ke Kantor Bupati Taput dan DPRD. 

“Saya sebagai PNS yang telah berprofesi sebagai guru selama puluhan tahun, terpanggil untuk menyuarakan segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap guru di daerah ini,” sambungnya. “Apakah perbuatan saya itu salah..? Saya dan teman-teman kan menuntut keadilan, makanya ikut bergabung untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD, sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam menyuarakan hak-haknya,” tambah Alpha. Selanjutnya, Alpha menyebutkan, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, disebutkan pada Pasal 41 ayat (1), bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 

“Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB I Ketentuan Umum, bagian pertama Pasal 1 angka 22 disebut, bahwa yang merupakan kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Mana yang saya langgar?” kesalnya. Atas surat pemecatan itu, Alpha mengaku akan melakukan upaya hukum.”Saya sangat keberatan terhadap keputusan Bupati Taput yang sewenang-wenang dan melanggar hak azasi saya. Dan saat ini, saya lagi berembuk dengan keluarga besar dan penasehat hukum untuk mengajukan upaya hukum ke Polres, Polda bahkan sampai ke Mabes Polri di Jakarta. 

Karena secara mental dan psikologis, anak-anak dan keluarga besar saya terbebani dan malu mendengar tuduhan yang tidak beralasan ini,” pungkasnya. Sebelumnya, Toluto juga memecat empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya. Yakni, JS, SS dan J br P dan mantan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Taput, Ir Longgam Panggabean. Pemecatan itu karena keempatnya dinilai melanggar disiplin sebab ikuti unjuk rasa tertanggal 25 Juli tahun lalu. Mereka menuntut agar bupati menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengembalikan jabatan lama yang sebelumnya dirampas bupati. Namun, hingga keempat PNS tersebut dipecat dari PNS, bupati belum juga menjalankan putusan MA tersebut. (hsl)

sumber : metrosiantar

14.24 | 0 komentar | Read More

Polonia Harus Steril Demo BBM

MEDAN –Polda Sumatera Utara meminta semua lokasi pelayanan dan fasilitas publik, seperti kawasan Bandara Polonia Medan harus bersih dari aksi unjuk rasa besar-besaran menolak rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan besok.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengatakan, kawasan Bandara Polonia Medan adalah titik layanan publik yang sangat vital. Jika demonstran masih tetap ngotot melakukan aksinya, dikhawatirkan Bandara Polonia Medan akan lumpuh. Seluruh penerbangan dari atau ke Medan akan terhenti.

“Saya mengimbau kepada teman-teman (demonstran), agar tidak mengganggu pelayanan publik di Kota Medan. Jadi kalau bisa jangan ke sana (Polonia), karena itu adalah bandar udara kita,” kata Wisjnu usai rapat koordinasi dengan Kodam I/BB dan unsur muspida di Polresta Medan, kemarin. Seperti diketahui,Kongres Rakyat Sumatera Utara merupakan gabungan dari 51 elemen masyarakat akan menggelar demonstrasi besar-besaran, Senin (26/3) besok. Polisi memperkirakan massa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi penolakan tersebut, sedikitnya 29.000 orang.

Wisjnu menjelaskan, bundaran di depan Bandara Polonia memang merupakan satu di antara lima lokasi yang menjadi target lokasi aksi massa. Dari surat permohonan izin yang diterima polisi, selain kawasan Bandara Polonia panitia aksi juga sudah meminta izin unjuk rasa ke empat lokasi lain. Yakni, Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro; Kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol.Lalu,Kantor Pertamina di Jalan Putri Hijau; dan Kawasan Industri Medan (KIM).

Jenderal berbintang dua pun memberi masukan agar aksi unjuk rasa dapat tertib makan dapat dipusatkan di satu titik berkumpul saja, yakni di Lapangan Merdeka Medan. Bahkan nanti di tempat itu, para pendemo akan diterima seluruh unsur Muspida Sumut. Selanjutnya apa yang disampaikan nanti akan diteruskan ke pemerintah pusat. Kalaupun masukan itu ditolak, kata Wisjnu, kepolisian juga sudah siap mengamankan aksi besar-besaran tersebut. Bahkan TNI akan menberikan dukungan bantuan. Namun, pada pengamanan ini, aparat keamanan tidak membawa peluru tajam.

“Kami paling akan membawa tameng, barier, dan water cannon saja. Kalaupun nanti sampai anarkis, disiapkan peluru karet dan peluru hampa. Ini anak kita (pendemo), bukan lawan,”kata dia. Wisjnu juga mengingatkan, saat aksi berlangsung jangan sampai ada perusakan, terutama mobil berpelat merah yang kebetulan melintas di lokasi aksi.“Apa salahnya mobil itu? Itu uang rakyat yang beli,seharusnya sama-sama kita jaga. Apa untungnya dipecahkan dan dibakar begitu? Kan tidak bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat jadinya,”ucapnya.

Apa yang disampaikan Wisjnu soal bantuan dari TNI diamini Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Loudewijk Freidrich Paulus. Perwira tinggi bintang dua ini memastikan anak buahnya sebanyak10 batalion TNI siap di BKO-kan ke Polda Sumut “Ada 10 batalion yang siap di BKO-kan kepada Kapolda. Karena di BKO-kan, maka disesuaikan dengan tugas-tugas kepolisian. Itulah yang kami latih beberapa hari terakhir,” ujarnya seusai menghadiri rapat koordinasi dengan para Rektor Universitas se-Kota Medan di Hotel Hermes Place, Jumat (23/3) malam.

Dia mengatakan, keterlibatan TNI dalam membantu polisi ada payung hukumnya, yakni UU Nomor 34/2004 tengan TNI.“Jadi ada dua dibagi tugas yakni operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu termasuk memberikan perbantuan kepada pihak kepolisian. Kaitan untuk meningkatkan kesiapan,TNI meningkatkan pembinaan teritorial. Karena itu sangat persuasif yang berkonotasi preventif,” katanya.

Adapun unit pasukan yang di-BKO-kan nanti berasal dari Batalion Arhanud dan Batalion Infanteri 100 Raider dari Kota Binjai; Batalion Zeni Tempur; Batalion Kaveleri; Batalion Arteleri Medan. “Kemudian ada juga Batalion 121 dan 125, itu yang paling jauh yang bisa kami kerahkan. Sedangkan Batalion 123 yang berada di wilayah Korem Kawal Samudera, biarlah dia berada di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan,” beber mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu.

Dia menambahkan saat ini total jumlah anak buahnya yang tersebar sebanyak 16.685 prajurit.Namun tidak semuanya dikerahkan. Tetapi, jika terjadi sesuatu yang sudah sifatnya sulit dikendalikan, maka pasukan-pasukan yang ada di Makodam atau Detasemen Markas dapat dikerahkan untuk memberikan bantuan. Loudewijk menyatakan, personel Kodam I/BB akan membantu pengamanan dititik- titik tertentu. Di antaranya di pusat-pusat distribusi BBM serta jalan tol. Jika polisi terlambat, bisa saja tentara langsung mengamankan.

Namun, tindakan itu dipastikan bukan keputusan sendiri, melainkan tetap di bawah kendali kepolisian. Kodam I/BB juga sudah menyiapkan kendaraan dan personel dari masing-masing batalion untuk mengantisipasi mogok massal sopir angkutan umum.Mereka akan ditempatkan di simpul-simpul transportasi. Batalion Arhanud dan Batalion Infanteri 100 Raiders akan melayani angkutan Binjai-Medan. Di tengah kota, Batalion Zeni Tempur akan membantu mengangkut warga dari Helvetia.

Sedangkan Batalion Kaveleri bertugas di kawasan Padang Bulan. Sementara, Batalion 121 akan membawa warga dari Deliserdang ke Medan. Dia juga mengingatkan Pengerahan personelnya tidak hanya berlaku pada Senin (26/3) saja saat demo besar-besaran akan dilakukan.“Pengamanan ini dilakukan sampai di mana kami yakin suasana benar- benar kondusif,”tegasnya. Sementara itu aktivis Kontras Sumut Muhrizal mengatakan KontraS se Indonesia bersama jaringan aktivis nasional menolak sikap Menkopolhukam Joko Suyanto yang melibatkan TNI dalam penanganan aksi unjukrasa penolakan kenaikan BBM.

“Kami menolak ini karena pelibatan TNI dalam hal ini melanggar dan tidak berdasarkan konstitusi, serta pertimbangan DPR,”kata Muhrizal. Tim Advokasi Kongres Rakyat Sumut Mangaliat Simarmata, juga menyatakan hal yang sama. “Kepolisian kami harapkan dapat lebih edukatif. Selama ini polisi sudah sangat pengalaman dalam penanganan aksi, kalau mereka ramah, tentu aksi akan damai,” papar Mangaliat.

seputar-indonesia

14.19 | 0 komentar | Read More

Dua Profesor Dapat Penghargaan Opera Batak

MEDAN–Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) kembali memberikan penghargaan kepada pelestari Opera Batak. Kali ini penghargaan diberikan kepada dua guru besar yakni, Prof Robert Sibarani dan Prof Mauly Purba.

Pemberian gelar diberikan pada pementasan Opera Batak Mencari Sijonaha di Aula FKIP Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Sabtu (24/3). “Kedua profesor tersebut termasuk tokoh yang mulamula terlibat dalam program revitalisasi Opera Batak,” ujar DirekturArtistik PLOt,Thompson HS. Menurut Thompson, revitalisasi Opera Batak dimulai pada 2002 saat Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) mencari kesenian Sumut yang penting dihidupkan kembali. Setelah melakukan penelitian Prof Robert dan (alm) Prof H Ahmad Samin Siregar selaku kolega ATL di Sumut kemudian mengusulkan Opera Batak dan Hoho (syair yang dilagukan) dari Nias.

Program revitalisasi Opera Batak melibatkan Mauly Purba (waktu itu belum profesor), Marsius Sitohang, Thompson HS, Guru M Simorangkir, dan Pdt Parulian Silitonga. Pusat kegiatan dilakukan di Tarutung, Tapanuli Utara didukung Bupati Taput saat itu RE Nainggolan. Dari hasil pelatihan berdiri sebuah grup percontohan bernama Grup Opera Silindung (GOS). Grup ini pernah melakukan pementasan keliling di Sumut dan Jakarta.Program revitalisasi ATL ini berlangsung selama tiga tahun. Tahun 2005 PLOt berdiri di Pematangsiantar sebagai kelanjutan program revitalisasi.

“Sesuai peran masingmasing bagi pelestarian Opera Batak,Prof Robert akan dianugerahi gelar Ompu Pande Panghihutan Tuan Panuturi Namangunghal Opera Batak. Sedangkan Prof Mauly mendapatkan gelar Ompu Pande Panggual Tuan Naboro Namangunghal Opera Batak,” ujar Thompson HS. PLOt sebelumnya memberi penghargaan sejenis kepada Alister Nainggolan (gelar Ompu Datu Panggual Tuan Banner Namangunghal Opera Batak), Zulkaidah Harahap (Nai Angkola Soripada Tuan Boru Siparungutungut Namangunghal Opera Batak), RE Nainggolan (Ompu Pande Pangonggomi Tuan Paniroi Namangunghal Opera Batak), dan Mateus Suwarsono (Ompu Datu Pinasindar Tuan Warso Namangunghal Opera Batak.

Sementara itu, Prof Mauly Purba mengatakan gelar yang diberikan merupakan satu kehormatan.“Itu merupakan kehormatan yang besar bagi saya, namun di satu sisi juga menjadi beban tapi bukan dalam artian negatif, melainkan dalam pemahaman positif. Dengan pemberian gelar itu tentu membuat saya akan semakin terpacu untuk berbuat lagi untuk kemajuan opera batak,” kata dia. Dia mengakui, sebenarnya apa yang dilakukannya belumlah pantas untuk mendapatkan gelar seperti itu.

“Namun, mungkin PLOt di sini lagi melakukan up grade nilai budaya, sehingga mereka memberikan gelar untuk orang-orang yang berkontribusi terhadap Opera Batak, meskipun kontribusinya kecil.Di luar sana saya yakin masih banyak yang lebih patut untuk menerima gelar seperti itu,” papar guru musik dan koor di Sekolah Tinggi Teologia GMI. Mauly menambahkan, kontribusi yang telah dilakukannya untuk Opera Batak ini diawali 10 tahun lalu.

Dia dan beberapa rekannya pernah membuat proram revitalisasi Opera Batak dan program itu mendapat persetujuan di Taput oleh bupatinya yang ketika itu dijabat RE Nainggolan. “Ketika itu, kami memberikan pemahaman konsep mendasar untuk orang-orang yang terpilih sebagai pelaku Opera Batak, dalam artian kami memberikan pelatihan dan membuat kegiatan seperti pementasan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dari situlah, kemudian berlanjutlah organisasi PLOt,” ujar Dosen HKBP Nommensen, Jurusan Bahasa dan Seni itu. Ke depan, kata Mauly, tentu saja gelar yang disandangnya itu akan semakin memacu dirinya untuk berbuat memajukan Opera Batak.

Untuk saat ini dia bersama dengan beberapa rekannya mencoba mengadopsi konsep Opera Batak dengan membentuk sanggar kecil untuk mengangkat nilai kearifan lokal. “Rencananya kami akan mendrama musikalkan sebuah cerita tentang kegesitan perempuan Batak Toba, dengan apa yang dikenal Anakkon hi do hamoraon di au. Rencananya, sanggar itu nanti bernama Paname asal kata dari same yang artinya bibit dalam bahasa Batak Toba, dan pana orang yang menabur bibit.

Jadi Paname itu adalah orang yang menabur bibit yang baik,” ujar Mauly yang juga mengajar di Departemen Etnomusikologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. 

sumber :seputar-indonesia

14.13 | 0 komentar | Read More

Dua Anak Medan Jadi ‘Banteng’ di Kota Kembang

Mengabdi buat  bangsa dan negara tidak harus di tanah kelahiran. Prinsip hidup itu tentu patut ditujukan buat dua anak Medan yang kini berprestasi di Jawa Barat, tepatnya di Kota Kembang Bandung. Kedua anak Medan itu sama-sama bermarga Sitompul, namun beda profesi. 

Walau sudah puluhan tahun tidak ketemu, Drs Hendrik Sitompul MM selaku pebisnis dan Kombes Pol Drs Martinus Sitompul MSi tetap akrab dan tidak meninggalkan logat Medan. “Kami tidak menduga bisa ketemu di Bandung. Kami sudah puluhan tahun tidak ketemu tapi tetap akrab, beginilah ciri khas anak Medan,” kata Hendrik Sitompul membuka pembicaraan usai bertemu dengan Drs Martinus Sitompul MSi yang saat ini menjabat Kabid Humas Polda Jabar di Bandung, kemarin.

Menurut Drs Hendrik Sitompul MM, pertemuan dua Anak Medan di perantauan itu tentu punya komitmen bersama untuk membangun bangsa dan negara melalui profesi masing-masing. “Mengabdi bagi bangsa dan negara tidak harus di tanah kelahiran,” kata Hendrik optimis.

Prinsip dan semboyan hidup, tentu akan memotivasi untuk meraih prestasi. Hendrik Sitompul mengutip semboyan hidupnya dari Albert Einstein yang mengatakan, “Don’t look to become a person of success, look instead to become a person of Value” (Cita-cita tidak harus sukses, yang penting berusahalah untuk menjadi orang yang berarti).

Setelah 20 tahun menjadi eksekutif di perusahaan nasional, Hendrik Sitompul memilih tantangan baru menjadi seorang wiraswasta di bidang pemasaran dan handling distribusi BBM di salah satu anak perusahaan BUMN berpusat di Jakarta.

Tidak tanggung-tanggung, julukan si Raja Minyak baru dari Medan, kini patut disandang Hendrik Sitompul. Selain memiliki kantor di Bandung, Hendrik Sitompul juga memiliki lima kantor di Sumatera,  19 di Jawa, tiga kantor di Kalimantan dan enam kantor di Sulawesi. “Untuk pemasaran dan handling distribusikan BBM, hingga saat ini kami telah mempekerjakan hampir 650 karyawan,” tambah suami Ir Rospita Br Marpaung MM ini.

Tantangan menjadi seorang wiraswasta di luar Pulau Sumatra, tentu menyita banyak waktu. Melalui guyon, Hendrik tidak ingin disebut hanya “Jago Kandang” sehingga dirinya rela hijrah dari Medan Sumatera Utara ke Jakarta, namun tidak mau juga disebut sebagai pengusaha nasional. “Ya, itu tadi, biar tak jago kandang saja lah,” ujarnya sembari tertawa.

Sementara Kombes Pol. Drs Martinus Sitompul MSi sempat kuliah di USU. Sebelum masuk Akpol, pernah dinas di Reskrim Polda Sumatera Utara, juga pernah mengemban tugas di Sespim Polri di Lembang. Saat berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dia menjadi Kabag Operasi Polwiltabes Bandung, dan menjadi Kapolres Bandung Timur.

Saat Martinus menjabat sebagai Kapolres Bandung Timur, dia suka mencarikan pekerjaan bagi para preman yang benar-benar mau bekerja merubah nasibnya. ”Agar mereka meninggalkan kelakuan buruknya,” ucap Martinus memberi alasan positif.

Sejak 1 Nopember 2011 lalu, Martinus dipercaya menjadi Kabid Humas Polda Jawa Barat dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes). Teman seangkatan Martinus Sitompul di USU, yaitu Drs Sri Rezeki Depari alias Kiki juga berprestasi, kini menjadi Manager Communication Telkom Jabodetabek.
Kutipan lagu “Anak Medan” pun patut ditujukan buat kedua anak Medan yang sudah menjadi ‘banteng’ (berprestasi, Red) di perantauan

sumber : hariansumutpos

06.16 | 0 komentar | Read More

98.000 warga Simalungun belum terekam e-KTP

SIMALUNGUN– Masih sekitar 98.000 warga Kabupaten Simalungun yang belum terlayani perekaman program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Padahal batas waktu perekaman e-KTP sudahmendekati deadline.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Simalungun,Albert Sinaga, melalui Kabag Humasy,M Andreas Simamora mengatakan, warga yang belum terlayani adalah warga yang sakit atau tinggal di desa-desa terpencil. Bahkan bisa jadi sudah pindah alamat dan meninggal dunia.

Namun,menurut Simamora dari persentase realisasi pencapaian, warga yang memiliki KTP yang sudah menjalani proses perekaman e-KTP mencapai 82% atau sekitar 449.000 jiwa dari target 547.000 jiwa lebih. ”Pemkab Simalungun tetap optimistis pencapaian wajib e- KTP akan terealisasi mendekati 100% hingga April nanti,karena saat ini pencapaiannya sudah 82%,”ujar Simamora,kemarin.

Dia menambahkan pencapaian target wajib e-KTP tidak mungkin terealisasi 100%, karena banyak juga warga yang pindah atau meninggal dunia, sehingga realisasinya kemungkinan mendekati 100%.Untuk melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang jauh dari kantor kecamatan atau sedang sakit, Dinas Dukcapil akan melakukan jemput bola dengan mengerahkan mobil operasional yang dilengkapi fasilitas perekaman dan internet.

Sebelumnya Bupati Simalungun JR Saragih menyatakan akan menindak tegas camat yang tidak mendukung upaya jemput bola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Pemkab Simalungun dalam menyukseskan program nasional e-KTP melalui pengoperasian mobil keliling.

sumber : waspadaonline

06.09 | 0 komentar | Read More

Atasi Pendemo Kapoldasu Janji tak Pakai Peluru Tajam

Rencana aksi besar-besaran pada Senin (26/3) mendatang juga mendapat perhatian khusus Kapoldasu Irjen Pol H Wisjnu Amat Sastro. Bahkan, dia langsung mengumpulkan Rektor Universitas se-Kota Medan Jumat (23/3) malam di Hotel Hermes, Jalan Pemuda, Medan.

Pertemuan ini sebagai bentuk langkah menjaga situasi Kamtibmas yang kondufis di Sumatera Utara. “Mari duduk bersama, kita bahas bersama-sama. Buat di atas kertas dan ditandatangani. Serahkan ke Wakil Rakyat (DPR) biar mereka yang menyampaikan aspirasi rakyat Sumatera Utara, “ kata Wisjnu.
“Saya berharap semua elemen masyarakat membantu untuk menciptakan suasana kondusif,” tambah Wisjnu.

Menurut Wisjnu, Senin 26 Maret yang tinggal beberapa hari lagi harus disikapi dengan benar. Dikabarkan akan ada 63 elemen mahasiswa, buruh, LSM dan Organda melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan. Dalam mengatasi ini, Wisjnu mengaku dalam mengamankan aksi, personel polisi tidak akan menggunakan peluru tajam. “Kita hanya gunakan water canon dan tameng,” kata Wisjnu.

Sedangkan Pangdam I BB, Mayjen Lodewijk Freidrich Paulus yang juga hadir mengatakan, TNI akan turut membantu pihak kepolisian. “Kita akan mengerahkan anggota 10 batalion untuk membantu polisi,” kata Lodewijk.

Sementara itu, Rektor IAIN Prof Dr Nur Ahmad Fadil Lubis mengapresiasi pertemuan diusung Direktorat Binmas Polda Sumut dan Direktorat Intelkam Polda Sumut. Dikatakannya sebaiknya mahasiwa diberikan kegiatan positif agar tidak terkonsentrasi pada unjuk rasa 26 Maret nanti.

Ahmad mengatakan, ia sudah menugaskan  PR III  hadir di kampus untuk menindaklanjuti ke fakultas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sementara, Rektor Unimed Prof  Dr Ibnu Hajar mengaku sudah mensosialisasikan hal tersebut jauh-jauh sebelumnya. “Kita membantu  dengan  imbau mahasiswa agar tidak keluar untuk melakukan  aksi ke jalan. Selain itu  Kampus juga dijaga, tidak boleh orang luar masuk, karena bahaya pihak ketiga ini sangat mempengaruh,” ujarnya.

“Jika mahasiswa melakukan kesalahan, maka aturan akan ditegakkan, ditegur, skor dan di DO,” tambahnya. (mag-5)

sumber : hariansumut

06.04 | 0 komentar | Read More

Ada Stand Up Comedy di PRSU

MEDAN-Pesta rakyat dan Budaya Sumatera Utara kembali digelar. Even ini berlangsung 16 Maret hingga 15 April 2012 dan diikuti 270 peserta.
Seperti pada Pesta Rakyat Sumatera Utara (PRSU) pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pun akan dimeriahkan oleh berbagai artis ibu kota. Bahkan, untuk saat ini ada penambahan peserta dalam pihak swasta, walau ada juga kabupaten yang tidak mengikuti atau membuka stan dalam perayaan untuk menyambut Ulang Tahun Sumut pada 15 April mendatang.

Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara, Panusunan Pasaribu, saat pembukaan PRSU yang ke 41 di Tapian Daya jalan Gatot Subroto Medan (16/3) kemarin menjelaskan, pada perayaan PRSU ini, yang menjadi tuan rumah merupakan Kabupaten Samosir. “Tahun ini kenaikan peserta cukup signifikan, terutama dari pihak swasta seperti pengusaha dari Pulau Pinang Malaysia,” ujar Panusunan.

Artis ibu kota yang dipastikan tampil adalah 5 Bidadari, Hello Band, The Virgin, Lyla, Audio Jet, Zigas, Kangen Band, Charly and Pepeng Friend’s (ST12), dan The Changcuters. Selain itu, berbagai perlombaan kreativitas juga disediakan dalam pesta ini, seperti Body Contest, dan Stand Up Comedy. Ada juga kontes untuk warga Sumut seperti Top Model PRSU, Band Competition, PRSU Idol, Bdy Contest, Stand Up Comedy, dan Fotografer Competition, dan lainnya. “Karena ini juga pesta budaya, maka kita juga akan memperkenalkan dan menampilkan 30 budaya yan ikut serta dalam pesta ini,” tambah Panusunan.

Pesta ini juga memberikan ruang lingkup bagi anak-anak, dengan disediakannya berbagai tempat permainan anak seperti Tong Edan, Kuda Pusing, Round Molen, Balon Putar, Dragon Fly, Ombak Banyu, Mandi bola, dan kereta api mini.

Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho yang hadir membuka acara ini mengatakan bahwa acara ini dapat mengkoordinir minat investor dan para pengusaha swasta terutama sub sektor industri kecil dan menengah. “Kita sadari bahwa tantangan ke depan masih sangat berat bagi perekonomian nasional. Potensi Sumut masih sangat besar karena itu dibutuhkan promosi bersifat mendesak bukan lagi sekedar tuntutan tapi keharusan. Dan dari even ini, kesempatan untuk mempromosikan potensi yang kita miliki,” ujar Gatot. (ram)

Jadwal Manggung Artis:

• 17 Maret: 5 Bidadari
• 18 Maret: Hello Band
• 24 Maret: The Virgin
• 25 Maret: Lyla
• 30 Maret: Audio Jet
• 31 Maret: Zigas
• 7 April: Kangen Band
• 14 April: The Changcuters
• 13 April: Charly and Pepeng Friends (ST12)

SUMBER : hariansumutpos

05.59 | 0 komentar | Read More

Tobasa siapkan 150 hektar sawah organik

BALIGE – Dinas Pertanian Toba Samosir (Tobasa) menargetkan sekitar 150 hektare (ha) lahan sawah disiapkan untuk produksi padi organik hingga 2012 ini.Namun untuk jangka pendek 2015 ditargetkan mencapai 500 ha.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Tobasa Parlindungan Simanjuntak menyebutkan, untuk mencapai sasaran itu dinas telah menganggarkan dana untuk sarana dan prasarana pendukung. Seperti pembuatan rumah kompos, mesin kompos, traktor tangan, lumbung padi,mesin penggiling padi. Pemeritah juga sudah menyusun program pasca panen two in one seperti penyediaan mobil pengangkut hasil panen hingga pemasaran produk pertanian organik.

“Dari BPS Tobasa peringkat kedua hasil padi setelah Deliserdang. Nah, atas prestasi tersebut kami akan menargetkan di tahun ini sebagai penghasil beras organik terbesar di Sumut,” tambah mantan Kabid Peternakan Tobasa tersebut di Balige,kemarin. Dia menyebutkan produksi organik merupakan produk yang paling diminati pasar saat ini. Karena itu Tobasa akan semakin memaksimalkan produksinya. “Selain itu juga sangat mendukung untuk ketahanan pangan kita,”paparnya.

Sementara itu, aktivis Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Junpiter Pakpahan mengatakan, Serikat Tani Tobasa yang didampingi KSPPM telah melakukan sistem pemupukan tanpa bahan-bahan kimia. Tepatnya, kata dia, sejak 10 tahun lalu upaya tersebut sudah dilakukan untuk pengembalian budaya kearifan lokal yang selaras dengan alam, pemulihan alam dengan tidak memakai pupuk kimia atau pestisida kimia. “Nenek moyang kami tidak pernah mengenal bahan-bahan kimia di lahan pertaniannya,”kata dia.

Namun anehnya upaya tersebut belum mendapat dukungan pemerintah.Apalagi ada jaminan pemasaran produksi hasil pertanian organik. Cenderung petani dibiarkan berjalan sendiri. “Saat ini KSPPM telah menjalinkerjasamadenganPemkab Samosir dan Tapanuli Utara untuk menerbitkan ranperda untuk menjadi perda mengatur soal ini,”ujar alumni Asian Rural Institut (ARI) Jepang tersebut

sumber : waspadaonline

05.52 | 0 komentar | Read More

Index berita

05.48 | 0 komentar | Read More

Ekspor Kopi Sumut Tetap Harum

MEDAN- Sejak dulu, cita rasa kopi terus menarik perhatian masyarakat. Bahkan, sampai saat ini, peminat kopi terus bertambah termasuk gerai penjual minuman khas ini.

“Minum kopi sudah menjadi trend di Sumut, sehingga permintaan kopi olahan ini semakin banyak,” ujar Wakil Ketua Bidang Speciality dan Industri Kopi Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia (AEKI) Sumut, Saidul Alam, Jumat (23/3). Menurutnya, walau permintaan kopi olahan dari luar negeri terus bertambah, tetapi permintaan kopi domestik juga masih bagus. Meski permintaan naik, namun harga kopi masih belum membaik. Kini, harga kopi domestik berkisar Rp50.000 per kilogram dan harga kopi luar negeri sebesar USD6,6 per kilogram.

Rendahnya harga kopi ini disebabkan trend harga kopi dunia menurun. Sedangkan, tujuan ekspor kopi olahan bukan hanya ke Amerika dan Eropa, tetapi juga ke negarapeminum teh, seperti Cina dan Jepang.

Senada, eksportir biji dan kopi olahan asal Sumut, Irfan Anwar, mengaku, adanya penguatan permintaan kopi olahan,  namun tingginya permintaan kopi ini belum sebanding dengan potensinya.

“Sekarang memang ada penguatan permintaan kopi, namun ini masih belum maksimal, perlu promosi dan penjualan gencar untuk meningkatkan pangsa pasarnya,” jelas Irfan.

Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut Fitra Kurnia, menjelaskan, kualitas kopi di Sumatera Utara memang sangat diakui di dunia. (ram)

sumber : hariansumut

05.33 | 0 komentar | Read More