Medan Seperti Sudah Mau Perang

Sebanyak 3.177 prajurit dari TNI dan Polri melakukan apel kesiapan pasukan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum tentang kenaikan harga BBM di lapangan Mako Brimobda Sumut Jalan Wahid Hasyim Medan, kemarin. 

MEDAN– Suasana Kota Medan kemarin, seperti mau perang. Aparat Polri dan TNI berjaga-jaga di objek-objek vital dan memasang kawat duri kantor-kantor pemerintahan. Kendaraan taktis (rantis) dan mobil water canon juga dikerahkan.

Aparat Polri dan TNI tampaknya supersiaga agar tidak kecolongan dalam mengamankan aksi unjuk rasa puluhan ribu massa penentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan berlangsung di Medan hari ini. Berdasarkan pantauan di lapangan kemarin,polisi dan tentara sudah siap siaga di beberapa titik yang akan dijadikan tempat berunjuk rasa. Mulai dari Lapangan Merdeka, Lapangan Benteng, Gedung DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Bandara Polonia dan lainnya.

Bahkan, Kantor Gubernur Sumut, dan Bandara Polonia Medan sudah dipasang kawat berduri yang membentang sebagian ruas jalan.Di Kantor gubernur terlihat delapan aparat TNI berpakaian lengkap berjaga- jaga. Di pintu gerbang Gedung DPRD Sumut ditempatkan mobil khusus pengangkut gulungan kawat berduri dan terlihat aparat TNI berjaga-jaga. Adapun di pintu gerbang Bandara Polonia terdapat rantis dan aparat Brigade Mobil (Brimob) berjaga-jaga yang siap menghalau bila pengunjuk rasa datang.

Petugas juga memasang kawat duri di depan pintu gerbang bandara internasional ini. Penjagaan ketat juga dilakukan di Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis.Kemarin tampak susunan pelindung/tameng milik Polisi Anti Huru Hara (PHH) berjejer di halaman kantor itu. Situasi ini,menurut Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejatera Indonesia (KSBSI) Sumut Edward Pakpahan,seperti mau berperang.Padahal, yang akan dilakukan para mahasiswa, buruh, petani, nelayan dan elemen lainnya adalah masalah sosial, yakni menolak rencana kenaikan harga BBM.

“Saya kira ini tidak perlu dilakukan pemerintahlah menurunkan sekian batalyon untuk mengamankan aksi unjuk rasa nanti. Masalah ini saya pikir masih bisa diatasi oleh pihak kepolisian. Tidak perlu melibatkan TNI. Masalah kondusivitas merupakan tanggung jawab dari kapolda,kecuali kapolda tidak sanggup lagi mengatasi kemungkinan yang tidak kita inginkan, seperti pecahnya anarkistis,”ujarnya.

Dia melanjutkan,“Sekali lagi saya tekankan, situasi di Kota Medan bukanlah situasi dalam keadaan berperang. Pemerintah tidak perlu melibatkan TNI dalam aksi unjuk rasa, ini merupakan masalah sosial yang berdampak luas bagi lapisan masyarakat miskin,” pungkasnya. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, kemarin digelar Apel Kesiapan Pasukan PengamananAksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Markas Komando (Mako) Satuan Brigade Mobil Daerah (Brimobda) Sumut Jalan Wahid Hasyim yang juga dihadiri unsur muspida.

Usai apel,Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Wisjnu Amat Sastro meminta masyarakat berunjuk rasa dengan tertib,sebab ini menyangkut kepentingan orang banyak. Apalagi, kehidupan masyarakat di Medan sudah sangat baik dan kondusif. “Seluruh personel Polri,TNI, termasuk pemerintah siap memberi pelayanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa,”ujarnya. Pelayanan,kata dia, dilakukan karena massa bukan musuh melainkan ingin menyampaikan aspirasi.Karena itu,petugas tidak perlu melakukan langkah represif.

Meski demikian, jika terjadi hal-hal mengarah anarkistis atau kontijensi, sepertipembakarangedung, maka petugas keamanan juga diberi kewenangan bertindak tegas. “Sebenarnya tidak banyak masyarakat yang ingin berbuat onar,melainkan hanya satu dua pihak. Pengamanan pengunjukrasa akan dilakukan secara baik. Lebih bagus kita mandi keringat dibanding mandi darah. Sebab, jika terlambat mengambil langkah antisipasi dan satu obyek menjadi sasaran tindak anarkistis, risiko yang dihadapi semakin besar,” paparnya.

Wisjnu menegaskan, dia akan membiarkan massa membakar ban karena semua aktivitas pengunjuk rasa dan petugasnya direkam. Kalaupun harus melakukan penembakan, hanya bersifat melumpuhkan, misalnya dari pinggang ke bawah, bukan malah mematikan. Kepada komandan pasukan masing-masing, Kapolda meminta mengendalikan anggota dan hanya membawa peluru hampa dan karet. Untuk peluru tajam, hanya digunakan dalam keadaan kontijensi.

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya dan hindari kontraproduktif. Lakukan tugas sesuai prosedur, tidak arogan dan jangan sampai terpancing emosi, apalagi bertindak sebagai pemicu,” pintanya. Mantan Staf Ahli Kapolri ini mengungkapkan, dia sudah minta bantuan kepada TNI.Semua anggota TNI yang di-BKOkan (bawah kendali operasi) di Polda Sumut berada di bawah tanggungjawab kapolda. “Semua tindakan petugas saya yang tanggung jawab.Tidak ada yang boleh membawa peluru tajam. Kalaupun chaos, tembakan hanya untuk melumpuhkan.

Saya berharap kita, orang Medan,bisa menyampaikan aspirasi secara cerdas sehingga substansi tuntutan akan tercapai. Saya ingatkan, ada upaya menciptakan martir, jadi tolong diwaspadai. Ini sudah kami antisipasi. Jika langkah tegas diambil di lapangan, akan dilakukan dengan terukur dan bisa saya pertanggungjawabkan,” tandasnya. Sementara itu,kemarin,Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumut mengumpulkan sejumlah aktivis dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi dan organisasi ekstra yang tergabung dalam Kelompok Cipayung di rumah dinas Gubernur Sumut,kemarin.

Hadir dalam pertemuan itu Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu AS, Kasdam I BB Brigjen TNI I Gede Sumarta, Pangkosek Hanudnas III Medan Kolonel Pnb Yuyu Sutisna, Wakil Ketua DPRD Sumut Muhammad Afan, Ketua DPRD Medan Amiruddin, dan Sekdako Medan Syaiful Bahri. Sementara dari kalangan mahasiswa tampak hadir perwakilan HMI Cabang Medan,GMNI Cabang Medan,PMII Sumut,BEM Univa, Sema Unimed, BEM Universitas Panca Budi. Sementara dari IAIN, dan USU tidak terlihat.

Gatot mengatakan, FKPD Sumut meminta jika saatnya ada unjuk rasa yang harus dilakukan, sebaiknya dikemas dengan santun, damai dan etika ketimuran. “Kita ingin ekspresi unjuk rasa dibuat dengan aspiratif, elegan sehingga pesan itu sampai,”ujarnya. Dia menyebutkan,pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pihaknya tidak pada tempat untuk bertentangan dengan kebijakan pemerintah tersebut.Para kepala daerah,sudah dikumpulkan di Jakarta untuk memberikan masukan dan pemahaman soal rencanan kenaikan BBM itu.

“Kami menyadari mahasiswa adalah bagian strategis yang kami yakin memiliki pendapat lain dari pemerintah. Makanya,kalau ada aspirasi disampaikan kami akan bersifat sebagai fasilitator, dan meneruskan ke pemerintah pusat. Pertemuan ini bukan upaya untuk menumpulkan pergerakan mahasiswa.Tapi,kami ingin aspirasi itu disampaikan dengan cara yang tepat,”tukasnya. Dalam pertemuan itu, seluruh elemen mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan masukannya.

Sudah tentu semuanya menyatakan menolak kenaikan BBM karena menyengsarakan rakyat. Mereka juga meminta aparat tidak bertindak represif saat menghadapi pengunjuk rasa. Hasan Basri Simanjuntak dari PMII Sumut menyatakan pertemuan ini merupakan bentuk kegalauan FKPD.“Saya yakin Plt Gubsu galau menghadapi kenaikan BBM ini.Kenapa baru kali ini ada pertemuan dengan elemen masyarakat,” ungkapnya. Ketua GMNI Medan Sadrak Pasaribu dan Ketua HMI Cabang Medan Hendra kompak memberikan apresiasi atas undangan pertemuan yang digagas FKPD Sumut ini. Namun menurut mereka,tetap saja, tidak akan ada yang berubah.

“Kami tetap pada sikap menolak kenaikan BBM. Kami tetap akan turun ke jalan besok (hari ini),”kata Sadrak. Untuk diketahui, hari ini ribuan buruh dan pekerja dari seluruh Sumut akan turun ke jalan bergabung dengan ribuan mahasiswa untuk mengurungkan upaya pemerintah menaikkan harga BBM. Gabungan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Serikat Perjuangan Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Republik Indonesia (SBRI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI),Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sejati akan berkumpul di Lapangan Benteng Medan untuk selanjutnya menuju ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Buruh juga akan melakukan sweeping ke perusahaanperusahaan yang tetap beroperasi terutama berlokasi di jalan lintas. Hal ini dilakukan agar seluruh buruh turut mendukung aksi ini dengan ikut turun ke jalan. HumasKomite AksiPekerja/- Buruh Sumatera Utara (KA PBSU) Herry yang juga aktivis 1998 mengatakan, seluruh buruh akan turun ke jalan menolak kenaikan BBM karena akan berdampak negatif ke seluruh rakyat, terutama buruh.Kenaikan minyak membuat biaya ongkos produksi industri naik.

Kalau sudah begitu, buruh akan terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Diperkirakan dia akan ada 10.000 buruh yang akan turun ke jalan mulai hari ini sampai Jumat (30/3) mendatang.Mereka dibagi pada tiga zona, yaitu Tanjung Morawa, Medan dan Belawan. Di tempat terpisah,Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adyaksa mengharapkan aksi buruh berjalan dengan baik dan tertib agar situasi aman di daerah ini tetap terjaga.

”Kami tetap mendukung aksi buruh tapi penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan jalurnya,”katanya. Pentingnya menjaga keamanan, kata dia,agar investor tidak membatalkan kedatangannya ke daerah ini.Investasi di Sumut akan terganggu jika buruh anarkistis. ”Kita tahu kenaikan BBM akan memberatkan, tapi harus diingat bagaimana selanjutnya,jangan sampai membuat investasi menurun hanya karena tindakan anarkistis,”ujarnya. Ketika ditanyakan apakah perusahaan akan tetap beroperasi, Laksamana menyatakan seluruh perusahaan akan beroperasi seperti biasa. ”Tidak ada perusahaan yang libur tentunya dengan dukungan buruh,” pungkasnya.

DPR Kritisi Pelibatan TNI

DPR mengkritisi kebijakan pemerintah dan kepolisian yang melibatkan TNI dalam pengamanan unjukrasa menolak kenaikan harga BBM. Komisi III DPR menilai pemerintah tidak bijaksana dan terkesan secara psikologis justru menakut-nakuti masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo memaparkan, pengerahan TNI dalam mengamankan unjukrasa bukan solusi.

Menurut politikus Partai Golkar ini, dengan menurunkan pasukan TNI ke jalan, pemerintah sama sekali tidak menjawab atau merespons aspirasi rakyat.Pemerintah seharusnya menempuh cara-cara berkomunikasi dan berdialog dengan semua elemen masyarakat, terutama untuk menjelaskan alasan-alasan strategis yang melatarbelakangi rencana kenaikan harga BBM. Bambang mengakui,pengerahan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM tidak melanggar aturan. Namun, menurutnya, persoalannya bukan sekadar melanggar aturan perundang-undangan atau tidak.

“Persoalan utama dalam konteks ini adalah kualitas kearifan pemerintah merespons psikologi massa dalam alam demokrasi. Menakut-nakuti publik jelas tidak arif,”paparnya. dody ferdiansyah, fakhrur rozi, jelia amelida  

sumber-seputar-indonesia